REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pembangunan rumah susun yang berada di atas sungai Ciliwung batal dikerjakan. Hal itu diputuskan setelah diperoleh saran dari berbagai ahli untuk tidak membangun bangunan di atas sungai.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto (Djokir) mengungkapkan, pembatalan keputusan untuk membangun rusun di atas Ciliwung dilakukan saat rapat koordinasi dengan menteri bidang perekonomian beberapa waktu lalu. Banyak ahli dari sumber daya air, lingkungan dan tata ruang telah menyarankan untuk membatalkan pembangunan rusun yang direncakanan setinggi 24 lantai tersebut.
Menurut Djokir, persoalan inti dari pembatalan itu adalah untuk memanjakan sungai. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Sumber Daya Air. Berdasarkan UU SDA, jangan pernah melakukan pembangunan di atas sungai. Jangan sampai sungai dikotori.
"Kalau yang di atas sungai kita tidak jadi bangun karena banyak sekali saran-saran dari para ahli, SDA, lingkungan, tata ruang, semua menyarankan untuk tidak dibangun bangunan rumah di atas kali," kata Djoko pada wartawan di Jakarta, Rabu (28/11).
Djoko menambahkan, tren di luar negeri soal perawatan sungai juga seperti itu. Djoko mencontohkan, Korea Selatan (Korsel) memanjakan sungainya dengan membebaskan lahan sepanjang 300 meter di kanan-kiri sungai di Seoul untuk menjaga kebersihannya. Dengan pembangunan rusun di atas Ciliwung, Indonesia justru akan mengumpulkan orang di atas sungai.
Menurut Djoko, alternatif pembangunan rusun kemungkinan akan dipindah di wilayah sekitar Ciliwung juga. Sebab, konsep dari pemindahan masyarakat harus juga memindahkan pekerjaannya. Kalau tidak bisa memindahkan masyarakat beserta pekerjaannya, alternatif paling memungkinkan adalah memindahkan mereka tidak jauh dari tempat semula. Dengan catatan hal itu tidak dilakukan di sepanjang sungai.
Pembatalan pembangunan rusun di atas Ciliwung ini belum dibahas dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Namun, Djokir yakin, Jokowi akan mengerti dengan pembatalan ini. Sebab, menurut Djokir, Jokowi adalah sosok yang mengerti aturan, dan kalau sudah memahami masalahnya, pasti akan menerima.
Ditanya apakah ada perubahan anggaran karena pembatalan pembangunnan rusun di atas Ciliwung ini, Djokir menegaskan, pihaknya tidak mengeluarkan anggaran untuk pembangunann rusun. Pasalnya, wewenang anggaran pembangunan rusun berada di Kementerian Perumahan Rakyat.
"Kami tidak menganggarkan disitu, yang menganganggarkan kan menteri perumahan rakyat," kata Djokir.
Sebelumnya, Kementerian PU, Kementerian Perumahan Rakyat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun rusun di atas Sungai Ciliwung. Rusun itu akan memiliki 8 blok yang terdiri dari 22 tower. Direncanakan setiap tower mampu menampung 900-an keluarga.
Sebab, rusun tersebut akan digunakan untuk normalisasi Sungai Ciliwung dengan memindahkan sekitar 34 ribu keluarga di sekitar sungai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika