REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Corruption Watch (ICW) mempertanyakan motif langkah mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari Kepolisian, Kompol Hendi Kurniawan, yang mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan di lembaga pimpinan Abraham Samad itu saat dia bertugas.
"Kami menilai hal itu tidak etis. Mekanisme kerja di KPK sifatnya rahasia, tapi keburukan KPK tiba-tiba dikemukakan ke publik. Apalagi tanpa konfirmasi KPK, tentu ini dapat mengganggu kinerja KPK yang sedang mengusut banyak kasus korupsi," kata Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho di Jakarta, Rabu (28/11).
Emerson menyayangkan langkah Hendi tersebut, karena dapat menimbulkan spekulasi di masyarakat bahwa pernyataan Hendy ini sengaja dan difasilitasi oleh Kepolisian.
Bahkan, menurut dia, ada dugaan pengakuan Hendi ini ditujukan untuk mengganggu proses pengusutan dugaan korupsi alat simulasi kemudi untuk ujian SIM yang sedang diusut KPK.
"Sepertinya ada upaya-upaya untuk mengganggu kasus yang sedang berjalan di KPK, khususnya simulator," kata dia.
Sebaiknya, kata Emerson, jika benar terdapat kejanggalan dalam mekanisme KPK, langsung diungkapkan kepada pimpinan lembaga anti korupsi itu.
Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Polisi Timur Pradopo mengatakan pernyataan Hendi bersifat pribadi bukan mengatasnamakan institusi. Dia juga membantah Kepolisian telah memfasilitasi penyidik untuk mengungkapkan sisi negatif dari KPK selama mereka bertugas di sana.
"Itu bukan atas nama institusi, penyidik ini baru keluar dari KPK, jadi yang bersangkutan masih ditempatkan di SDM," kata dia.
Pada Selasa (27/11), Hendy Kurniawan mengungkapkan kejanggalan mekanisme penyidikan yang dijalankan pimpinan KPK Abraham Samad. Kejanggalan itu berupa prosedur dalam penetapan tersangka di sejumlah kasus.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi mempertanyakan sikap Hendi berbeda dengan isi surat pengunduran dirinya. "Isi surat pengunduran dirinya berbeda dengan apa yang disampaikan ini. Kami berpikiran positif saja," ujar Johan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika