REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Demonstrasi menolak Dekrit Presiden Muhammad Mursi di Mesir semakin meluas. Sedikitnya sudah tiga pengunjuk rasa tewas dalam sepekan aksi protes menuntut presiden mencabut dekrit tersebut.
Pemerintahan di Kairo menutup mulut dan menolak mencabut perluasan kekuasaan darurat tersebut.Bentrokan antara pasukan keamanan dan demonstran juga terjadi di jalan-jalan utama Kota Kairo. Di alun-alun utama Tahrir Square, Aljazirah melansir tayangan pasukan keamanan menembakkan gas air mata ke kerumunan pengunjuk rasa. Mereka mendesak Mursi lebih baik hengkang saja dari pemerintahan.
Reuters mengatakan para ulama Kampus al-Azhar juga turun mendukung aksi tersebut. ''Kami tidak ingin ada kediktatoran lagi. Kami memiliki revolusi untuk mendapatkan keadilan dan kebebasan,'' seorang demonstran Ahmed Husseini mengatakan demikian. Protes juga terjadi di Alexandria, Suez, Delta Nil, dan Minya.
Hingga Rabu (28/11) tidak kurang dari 200 ribu pengunjuk rasa masih bertahan di kota utama. Mereka melemparkan batu-batu ke arah pasukan keamanan dan gedung-gedung pemerintahan, dengan mengenakan masker penutup wajah.
Di Kota el-Mahalla el-Kubra pejabat medis mengatakan korban luka-luka dari bentrokan sudah mencapai ratusan. Kantor-kantor partai Ikhwanul Muslimin juga menjadi objek kemarahan pemrotes.
Ini adalah aksi massa terbesar pascatumbangnya rezim Husni Mubarok setahun lalu. Aksi-aksi tersebut mendapat kecaman dari kelompok Ikhwanul Muslimin, pendukung pemerintah. Kelompok garis kanan ini mengatakan medukung setiap kebijakan Mursi.
Mereka mengatakan aksi sipil kali ini adalah pembangkangan. ''Kekuatan sipil sekarang mulai bermain dengan api,'' petinggi Ikhwanul Muslimin, Saad Emara mengatakan kepada The Associated Press, dan dilansir BBC News, Rabu (28/11).
''Penghasutan untuk melakukan pembangkangan akan diproses dengan hukum,'' Kepala Staf Kepresidenan, al-Refa'a Tahtawy, seperti dilansir Reuters, Rabu (28/11).
Mursi mengumumkan pemecatan Jaksa Agung Abdel Maguid Mahmoud melalui Dekrit Presiden, Kamis (22/11). Dia mendudukkan Talaat Ibrahim sebagai jaksa baru yang dianggap mampu menyeret pejabat rezim lama. Mursi meyakini Talaat dapat memberikan keadilan bagi masyarakat Mesir.
Dekrit juga berisikan keputusan presiden untuk melindungi Dewan Konstituante (DK) dan Majelis Tertinggi Mesir dari dugaan penyelewengan kewenangan. Memperpanjang masa kerja DK selama dua bulan untuk menuntaskan konstitusi yang baru bagi negara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika