REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada Kamis (29/11) akhirnya mengakui peningkatan status Palestina sebagai negara pemantau non-anggota.

Terkait hal tersebut, Israel dan Amerika Serikat menolak atas resolusi tersebut. Bagi Israel, status ini bukan berarti ada pengakuan terhadap Negara Palestina. Negara zionis ini balik menuduh upaya tersebut dapat memicu terhenti bahkan rusaknya peta jalan damai keduanya.

''Dengan pergi ke PBB, Palestina telah melanggar perjanjian dengan Israel. Israel akan bertindak meyesuaikan itu,'' kata kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat Twitter seperti dikutip dari BBC, Jumat (30/11).

Hal yang sama juga dikemukakan Duta Besar Israel untuk PBB, Ron Prosor. Dia mengatakan satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yakni melalui negosiasi. ''Tidak ada keputusan PBB yang dapat mematahkan ikatan empat ribu tahun antara orang Israel dan tanah Israel,'' kata Ron.

Hal senada juga diungkapkan oleh sekutu Israel yakni Amerika Serikat (AS). Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Hillary Clinton menyebut suara di PBB itu sangat disayangkan dan kontra-produktif.

Dia menambahkan dengan adanya peningkatan status tersebut maka akan lebih banyak hambatan menuju perdamaian.Sementara itu, Duta Besar AS untuk PBB, Susan Rice, mendesak Palestina dan Israel untuk melanjutkan pembicaraan perdamaian langsung dan memperingatkan terhadap tindakan sepihak.

Sementara itu, kemenangan ini disambut bahagia oleh para warga Palestina. Mereka merayakan kemenangan terbut di jalan-jalan Ramallah, Tepi Barat. Palestina juga mendapat banjir ucapan selamat dari negara-negaranya yang mendukungnya. 

Dengan adanya peningkatan status tersebut, Palestina dapat berpartisiasi dalam dalam organisasi PBB dan badan-badan lainnya seperti Mahkamah Pidana Internasional. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika