REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sudah menginstruksikan kepada jajaran pemerintah untuk memonitor sistem dan kelancaran proses perizinan. Ia menilai, selama ini banyak sekali kerugian investasi dan usaha yang ditimbulkan hanya karena terbentur masalah perizinan. 

“Banyak investasi dalam negeri yang macet disimpul tertentu. Kerugian negara bisa triliunan akibat itu,” katanya saat memberikan sambutan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Real Estate Indonesia (REI) 2012 dengan tema ‘Rumah Untuk Semua’, Rabu (5/12). 

Ia pun meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Menko Perekonomian untuk melacak simpul yang membuat kemacetan dalam investasi dan dunia usaha. Apalagi, simpul kemacetan itu bisa saja ada di pemerintah pusat, kementerian, atau daerah. 

Menurutnya, simpul itu harus dibuka. “Kalau betul-betul menghambat, tidak bisa menjalankan pembangunan, kita suruh minggir saja, tidak mau bersama-sama kita,” katanya. 

Sementara itu, Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso mengatakan, baru sebagian masyarakat memiliki akses terhadap pembiayaan kepemilikan rumah. Menurutnya, hal tersebut bisa diselesaikan jika pemerintah bisa segera menyelesaikan RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ini untuk memfasilitasi masyarakat yang bergerak di sektor informal untuk memiliki lembaga keuangan yang mengatur kredit kepemilikan rumah.

"Kami meminta pemerintah dapat segera menyelesaikan UU Tabungan Wajib Perumahan agar semakin banyak masyarakat memiliki akses terhadap hunian layak,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika