REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta diminta serius membenahi kekacauan data pemilih sementara (DPS) Pilkada DKI Jakarta 2012.

"Pilkada Jakarta adalah salah satu barometer nasional atau malah bisa jadi barometer Pemilu 2014. Karenanya KPUD harus serius menangani persoalan data DPS yang dinilai masih carut marut ini," kata Ketua DPP PKS Aboebakar Alhabsyiujarnya di Jakarta, Senin (21/5).

Menurut dia, berbagai masukan tentang selisih data DPS harus menjadi perhatian KPUD Jakarta. Ada yang bilang bahwa ada 1,4 juta atau 1,7 juta data pemilih fiktif ada di DPS dan jumlah tersebut sangat potensial dan harus menjadi perhatian serius KPUD.

"KPUD harus ambil sikap, mana data yang dipergunakan sebagai acuan. Data DPS kah atau data hasil verifikasi e-KTP," ujarnya. Ditegaskannya bahwa jangan sampai kekacauan data pemilih itu menimbulkan potensi kecurangan suara atau sengaja dibiarkan untuk menguntungkan calon tertentu.

"Tentunya hal ini akan memiliki akibat berupa delegitimasi politik ataupun persoalan hukum dibelakang hari," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah partai politik peserta Pilkada DKI Jakarta 2012 meminta KPU DKI Jakarta untuk memperbaiki DPS yang sudah beredar. Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) mengungkapkan, ditemukan sekitar 1,4 juta pemilih fiktif dari 7.044.991 total DPS. Dengan perkiraan, sekitar 15-20 persen pemilih fiktif di setiap kelurahan.

Adanya perbedaan besar data pemilih antara yang ditetapkan KPU Provinsi DKI Jakarta dengan data pemilih tersebut dicurigai membuka peluang bagi oknum KPU Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan jual beli 1,4 juta suara kepada pasangan kandidat tertentu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika