REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait penolakan lima tim pasangan calon atas penetapan hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT), Calon gubernur (Cagub) nomor 5, Faisal Basri Batubara menilai kekisruhan data pemilih ini adalah sepenuhnya tanggung jawab Gubernur DKI saat ini, Fauzi Bowo (Foke).

Faisal menilai Foke sengaja membiarkan data kependudukan yang carut marut itu menjadi dasar DPT. "Incumbent (Foke) harus bertanggung Jawab atas data kependudukan yang bermasalah dan berujung pada DPT yang amburadul ini," ujar Faisal saat Konfrensi Pers di Kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Selatan, Senin (4/6).

Lanjut ia mengatakan, pada awalnya Kandidat Nomor Urut 5 berusaha kooperatif atas segala proses Pilkada ini, termasuk DPT. Namun, tambah dia, lambat laun pihaknya terus bertambah curiga dengan tak kunjung benarnya data DPT. Namun setelah banyaknya ditemui berbagai pemilih bermasalah, pasangan incumbent (Foke-Nara) sepertinya menerima saja pemilih bermasalah itu.

Seharusnya, apabila tim nomor 1 peduli dengan Pilkada DKI yang bersih, adil, dan transparan, maka incumbent ikut serta membenahi DPT ini. "Karena itu, patut diduga dan dicurigai calon nomor 1 lah yang berusaha memasok data DPT yang bermasalah tersebut," ujarnya. Akhirnya, menurut Faisal, wajar apabila pihaknya dan pasangan calon lain menolak penetapan DPT ini.

Karenanya, Faisal sepakat apa yang dilakukan tiga pasangan lain dari Jokowi-Ahok, Hidayat-Didik dan Alex-Nono yang akan melakukan langkah hukum kepada KPUD. Langkah hukum ini, terang Faisal, untuk memberikan pelajaran bagi demokrasi di Jakarta bahwa cara-cara kotor permainan data kependudukan ini tidak boleh terjadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika