REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan, Kota Jakarta membutuhkan pemimpin yang tegas dan "gila".
Menurut Siti Zuhro, tantangan mengelola Kota Jakarta yang disertai berbagai masalah seperti banjir, kemacetan, kemiskinan dan transportasi sangat berat.
Karena itu, kata dia, pemimpin Jakarta harus mampu mencari solusi dengan mengedepankan kepentingan masyarakat pada urutan pertama daripada kepentingan partai politik atau pihak-pihak lainnya.
"Jakarta merupakan pusat pelayanan jasa yang sangat bagus, prima dan diandalkan pemerintah pusat," katanya.
Begitu banyak tantangan yang dihadapi untuk memperbaiki Ibukota agar menjadi kota yang sejajar dengan kota besar di negara-negara maju. "Apa itu dapat dilakukan, kalau gubernurnya tidak 'gila'," katanya.
Ia mengatakan, Provinsi DKI Jakarta tidak akan mampu berkembang secara baik, pembangunan kota yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, bila memiliki pemimpin yang pro status quo.
Pemimpin status quo bergerak atau bekerja berdasarkan kontrak-kontrak politik tertentu saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Karena banyak bergerak berdasarkan kontrak politik, maka akan membuat dia tidak bisa melakukan sesuatu untuk peningkatan kualitas kota dan warga yang dipimpinnya.
Nah, Jakarta tidak butuh pemimpin yang seperti itu. Jakarta butuh gubernur ' gila' yang mampu bekerja lepas dari seluruh kontrak politik serta bergerak berdasarkan aspirasi masyarakat yang memilihnya," ujarnya.