REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mewaspadai terjadinya berbagai modus kecurangan menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 20 September nanti.

"Kecurangan tersebut ada beberapa macam modusnya, mulai dari mempengaruhi, mengarahkan, sampai mengintimidasi pemilih," kata Ketua KIPP Wahyudinata dalam konferensi pers di Sarinah, Thamrin, Jakarta, Selasa (18/9).

Selain itu, lanjut Wahyu, kecurangan teknis lain yang mungkin terjadi pada hari pemungutan suara, yaitu terkait tindakan pendokumentasian pencoblosan surat suara.

"Maksudnya, pemilih memotret surat suara yang sudah ia coblos, kemudian dijadikan sebagai alat bukti untuk menggantinya dengan uang yang ditawarkan oknum pendukung salah satu calon," ujar Wahyu.

Oleh karena itu, Wahyu mengungkapkan pihaknya akan mengerahkan sekitar 250 relawan untuk mengawasi jalannya proses pemungutan suara di 300 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Jakarta.

"Pada saat berlangsungnya Pilkada, kami menurunkan sekitar 250 relawan yang ditempatkan di beberapa TPS yang kami anggap rawan kecurangan," kata Wahyu.

Menurut Wahyu, sejumlah TPS yang rawan kecurangan tersebut, antara lain di daerah Duren Sawit, Kramat Jati, Johar Baru, Kemayoran, Kapuk Muara, dan Tambora.

Wahyu menambahkan setelah berakhirnya pemungutan suara, pihaknya juga akan mengawal proses penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten hingga provinsi.