REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia menolak seruan Amerika Serikat (AS) kepada Moskow untuk membujuk Presiden Suriah Bashar al-Assad berhenti dan mengancam Damaskus. AS berharap, seruannya itu dapat mengakhiri perang saudara di Suriah, kata surat kabar Rusia Kommersant pada Selasa (11/12).
Laporan di harian itu, mengutip keterangan sumber yang menambahkan bahwa Rusia tidak akan mendorong Bashar mundur. Walau begitu, Rusia tampaknya menjauhkan diri dari sekutu dan pembeli senjata Rusia meskipun tampak upaya menjauhkan diri dari sekutu lama dan pembeli senjata Rusia tersebut.
"Rusia tidak bermaksud membujuk pemimpin Suriah meninggalkan jabatannya secara sukarela," kata laporan itu, memperkuat petunjuk bahwa kesenjangan menetap setelah dua pertemuan baru-baru ini antara pejabat Amerika Serikat dan Rusia dengan utusan antarbangsa, Lakhdar Brahimi.
Brahimi berupaya mencari jalan keluar berdasarkan Deklarasi Jenewa 30 Juni lalu, yang menyerukan pemerintahan peralihan untuk meredakan pemberontakan yang sudah berlangsung 20 bulan terhadap Assad.
Seruan itu kandas pada saat itu atas masalah nasib Bashar, dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengatakan deklarasi itu jelas bahwa ia harus mundur, tapi Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan tidak ada hal semacam itu.
Presiden Vladimir Putin dan pejabatnya berulang kali menyatakan Moskow tidak menopang Assad. Meski begitu, Bashar tidak boleh digulingkan dari kekuasaan oleh kekuatan luar, dengan mengutip asas tak campur tangan dalam urusan negara berdaulat. Kommersant juga menunjuk alasan Rusia menentang seruan itu. "Moskow yakin bahwa Bashar tidak akan mundur dengan sukarela," katanya.
Hillary menyampaikan seruan kepada Rusia itu dalam pertemuan dengan Lavrov di Dublin pada Kamis, tempat mereka mengadakan pembicaraan dengan Brahimi, dan di Kamboja pada bulan lalu. Menurut laporan itu, Clinton mengatakan kepada Lavrov bahwa pemerintah Bashar akan jatuh, cepat atau lambat. Jika pemerintah peralihan tidak ada, Suriah kemungkinan jatuh ke kekacauan dan kekerasan antar-kelompok aliran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika