REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Indonesia Resources Studies minta pemerintah untuk mempercepat penandatanganan kontrak kerja sama pengembangan gas East Natuna, Kepulauan Riau.
Direktur Eksekutif Iress, Marwan Batubara di Jakarta, Kamis (13/12) mengatakan, kalau pemerintah lamban menanangani kontraknya, maka dikhawatirkan produksi gas Natuna bakal kehilangan pembeli.
"Momentum pasar bakal hilang kalau tidak segera dikembangkan," katanya. Menurut dia, saat gas East Natuna mulai berproduksi pasca-2020, pasar akan dibanjiri pasokan dari negara-negara produsen gas seperti AS, Cina, Qatar, dan Australia.
Pada tahun tersebut, gas batuan dangkal (shale gas) khususnya dari Amerika Serikat dan China akan masuk pasar. "Shale gas akan dijual dengan harga murah," ujarnya.
Sementara itu, pengamat energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, keterlambatan proyek Natuna berarti memperlambat penerimaan negara. Selain itu, tambahan pasokan gas domestik juga tak akan bisa segera terealisasi.
Penandatanganan kontrak East Natuna yang direncanakan pada Desember 2012 bakal mundur hingga 2013. Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini mengatakan, pembahasan kontrak tidak bisa selesai di sisa waktu sampai akhir tahun 2012.
Target penandatanganan kontrak East Natuna terus mengalami kemunduran. Awalnya, sempat ditargetkan bertepatan dengan dengan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2011, kemudian mundur pertengahan tahun 2012, November 2012, dan terakhir Desember 2012.
Konsorsium East Natuna yang dipimpin PT Pertamina (Persero) sudah memundurkan waktu perjanjian prinsip (principal of agreement/POA) menjadi 9 Desember 2012 hingga waktu yang tidak ditentukan.
Jadwal 9 Desember itu juga sudah dimundurkan dari sebelumnya akhir November 2012. Pada 19 Agustus 2011, POA tentang rencana eksplorasi dan eksploitasi Blok East Natuna ditandatangani Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo yang mewakili pemerintah dan Pertamina bersama tiga mitranya saat itu yakni ExxonMobil, Total EP Indonesie, dan Petronas Carigali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika