REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK-PBB) tidak merumuskan sanksi untuk Korea Utara yang nekat meluncurkan roket jarak jauhnya. Peran Cina di DK-PBB diduga menjadi batu penjegal rumusan sanksi tersebut.

Amerika Serikat (AS) cenderung hati-hati dengan pemberian sanksi baru atas peluncuran roket Unha yang berhasil menerbangkan satelit ke luar angkasa. AS dikabarkan mengalami kegamangan saat mencari ancaman yang tepat untuk Korut.

Rabu (12/12), Korut berhasil meluncurkan roket jarak jauhnya. Roket bernama Unha tersebut membawa satelit cuaca ke angkasa.

Peluncuran diyakini akan membawa ketegangan bagi kawasan di Semenanjung Korea dan Asia Pasifik. Internasional meyakini, keberhasilan Korut kali ini akan membuka jalan untuk uji coba nuklir.

ABC News mengatakan roket tersebut memiliki jangkauan lebih dari 6.000 mil, sebuah jangkauan yang dapat membuat wilayah utara AS berantakan. Akan tetapi Pemerintahan Presiden Barack Obama tidak langsung menanggapi ancaman tersebut.

"Kita harus menunggu sampai motif peluncuran tersebut diketahui, untuk menentukan kinerja satelit tersebut," kata Menteri Pertahanan AS, Leon Panneta kepada CNN News, Kamis (13/12).

Mantan Direktur Agen Intelijen Luar Negeri (CIA) itu menepis ketidaksiapan AS mengantisipasi gertakan militer Korut itu. Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Victoria Nuland mengatakan Gedung Putih tetap pada keinginan Korut untuk tidak memperkeruh situasi di kawasan. DK-PBB, kata dia, semestinya melihat ini sebagai pelanggaran hukum internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika