REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Anak Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, mengatakan, Bupati Garut, Aceng HM Fikri, menikahi siri FO saat wanita itu masih berusia di bawah 18 tahun.

Menurutnya, FO masih berusia di bawah 18 tahun. Berarti, kata dia, FO masih termasuk dalam batas usia anak, menurut Pasal 1 ayat 1 UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. “FO yang lahir pada tanggal (8/10/1994) ketika menikah dengan Aceng pada (24/7/2012) masih berusia di bawah 18 tahun,” jelas dia, Jumat (14/12).

Aceng, kata Arist, bisa dituntut masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 77 mengenai kekerasan psikis. Ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara dan Pasal 81 mengenai kekerasan seksual dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

Kekerasan psikis, lanjut dia, mengenai tindakannya yang menceraikan hanya lewat sms. Karena ini dianggap merendahkan martabat FO. Lalu kekerasan seksual karena berhubungan seksual dengan anak di bawah umur.

Kasus Aceng ini, ujar Arist, termasuk kasus Lex Specialis yang berarti tidak harus keluarga terdekat atau korban yang melaporkan ke pihak berwajib. “Tetapi bisa dari siapa saja,” tutur dia.

Dia menuturkan, selain Aceng, orang tua korban dan yang memfasilitasi pernikahan tersebut bisa dikenai hukuman pidana sesuai dengan pasal 26 ayat 1 bagian C UU Perlindungan Anak Tahun 2002 tentang Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak-anak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika