REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memprediksi korupsi akan gencar dilakukan menjelang pemilu 2014. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menjelaskan, kementerian-kementerian yang dipimpin oleh partai-partai politik diwaspadai akan menjadi mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) partai politik.

"Parpol-parpol (partai politik) hidup atau menggantungkan hidupnya pada kementerian yang mengelola SDA (sumber daya alam) dan menjadikannya sebagai ATM," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam jumpa pers di KPK, Jakarta, Kamis (27/12).

Menurutnya, partai politik atau gabungannya tidak dapat lepas dari logika bisnis. Sehingga, parpol harus memasukkan ongkos politik ke dalam kalkulasi. Oleh karena itu, mereka pun bermain ke kementerian pengelola sumber daya alam yang memiliki pemasukan besar.

Modus tersebut sudah ditemukan KPK. Busyro pun mengaku sudah melaporkan kementerian-kementerian yang dijadikan ATM itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski demikian, Busyro enggan merinci parpol dan kementerian mana yang dimaksud.

Kementerian yang dipimpin dari orang partai politik, tambahnya, sudah bermasalah dan cenderung korup. "Misalnya Menag (Suryadharma Ali) pernah mengatakan tidak terima (uang dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran) dan menerima WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Tapi WTP kan tidak menjamin tidak adanya korupsi," sindirnya.

Busyro pun mendesak agar pemerintah dan masyarakat sipil menginisiasi Undang Undang yang mengatur pengetatan pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan mineral.

Dia menjelaskan, fungsi kontrol dari parlemen masih lemah untuk sektor tersebut. Meski demikian, ujarnya, penyusunan beleid ini harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika