REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai kebijakan pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang diberlakukan mulai 1 Januari 2013 menambah beban rakyat.
"Kenaikan TDl ini merupakan kebijakan yang dapat membuat beban ekonomi masyarakat semakin berat," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan kebijakan kenaikan TDL secara bertahap hingga 15 persen pada pelanggan rumah tangga di atas 900VA dan beberapa sektor industri.
"Kebijakan ini sulit diterima jika tujuannya untuk menekan angka subsidi listrik. Sebab, efek domino kebijakan ini banyak sekali, seperti naiknya harga kebutuhan barang rumah tangga yang dikonsumsi rakyat," katanya.
Ia menambahkan kalangan industri dipastikan akan meningkatkan harga jual karena biaya produksi juga meningkat.
"Jika pasar tidak bisa menerima produk dengan harga tinggi, konsekuensinya banyak pekerja yang dirumahkan, sebagai langkah efisiensi," katanya.
Fadli juga mengatakan akan terjadi inflasi tinggi jika pemerintah tidak bisa meningkatkan pendapatan negara. "Efek dominonya juga akan memicu tingginya inflasi," katanya.
Ia berpendapat untuk mengatasi efisiensi, harus dimulai dari tubuh pemerintah yakni Kementerian ESDM dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2012, inefisiensi PLN mencapai Rp867 miliar dan Rp37,6 triliun pada 2011.
"Belum lagi kontrol PLN terhadap pencurian listrik yang bisa merugikan lebih dari Rp15 miliar ditambah dengan potensi kerugian akibat korupsi di tubuh PLN sendiri," katanya.
Menurut dia, evaluasi juga harus dilakukan terhadap Kementerian ESDM yang hanya menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012 sebesar 10 persen, yaitu Rp1,752 triliun dari Rp16,286 triliun.
"Rendahnya penyerapan anggaran menunjukkan rendahnya kinerja ESDM mengatur manajemen energi di Indonesia," katanya.
Dia menilai banyak hal yang menyebabkan inefisiensi anggaran, yakni belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pembayaran utang serta bunganya. "Tingginya subsidi bukan alasan yang tepat bagi pemerintah untuk menaikkan TDL. Imbasnya, ya kepada rakyat lagi akhirnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika