REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada 2013 ini, dinilai sebagai momen yang tepat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan perombakan kabinet. Perombakan tersebut dirasa tepat, terlebih pada menteri-menteri yang berasal dari partai politik (parpol).
"Tahun 2013 ini sebagaimana yang diakui oleh semua pihak, merupakan tahun politik seharusnya dijadikan landasan untuk merombak seluruh jajaran kabinet dari partai politik," imbuh pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin, di Jakarta, Jumat (4/1).
Menurut Irman, kesibukan dan kepentingan partai politik tidak boleh mengganggu jalannya roda pemerintahan. "Saya melihat akan ada ancaman terhadap pemerintahan Presiden SBY dalam dua tahun terakhir kepemimpinannya," katanya.
Karena itu, dia berpendapat perombakan (reshuffle -red) merupakan langkah antisipasi yang dinilai efektif jika terjadi hal tersebut. "Kalau penggembosan telah menjadi potensi membahayakan, maka muncul kebutuhan konstitusional yang melandasi 'reshuffle' kabinet yang berasal dari parpol demi menyelematkan negara ini," bebernya.
Dia mengatakan parpol di tahun politik diprediksi akan saling sikut termasuk didalamnya parpol-parpol yang bernaung dalam sekretariat gabungan. "Negara bisa kacau jika parpol saling sikat," katanya.
Irmanputra menilai berpolitik dalam pemerintahan jauh lebih berisiko daripada berpolitik di luar pemerintahan. Karena itu, menurut dia, semua potensi yang bisa membahayakan kehidupan bernegara harus dieliminasi. "Partai politik tentunya semua ingin memenangkan pemilu bagaimanapun caranya termasuk saling sikat dan saling menjatuhkan," katanya.
Dia menjelaskan jika hal tersebut terbawa dalam kabinet, akan membawa dampak yang lebih besar. Irman berharap pergantian juga tidak hanya pada parpol anggota koalisi, termasuk menteri-menteri yang berasal dari partai pemimpin koalisi, yakni Partai Demokrat.
Sebelumnya, Pengamat Politik Charta Politika Yunarto Wijaya juga berpendapat perombakan kabinet dapat menstabilkan situasi politik. "Pada prinsipnya, perombakan ini harus segera dilakukan karena kabinet sebagai tombak pemerintahan yang menempatkan menteri-menteri sebagai eksekutornya," katanya.
Dia juga meyakini perombakan kabinet tidak akan menimbulkan risiko yang dapat menyebabkan kegaduhan politik. "Jika kabinet yang sekarang justru menjadi beban seperti 'duri dalam daging', lalu untuk apa? Tugas kabinet bukan sebagai beban, tapi sebagai katalisator pemerintahan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika