REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai pertimbangan tersendiri terkait perombakan kabinet.
"Presiden pasti sudah punya pandangan, pertimbangan dan informasi yang akurat," katanya pada Deklarasi Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) di Jakarta, Senin (7/1).
Dia mengatakan perombakan kabinet merupakan hak presiden. "Tidak apa-apa dirombak atau tidak, kita tidak punya hak mengurusi hal itu," katanya.
Namun, terkait jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat ini masih kosong, Wiranto meminta jabatan tersebut harus diisi oleh orang yang benar-benat kompeten. "Harus diisi dengan orang yang betul-betul punya komitmen dan kompetensi jabatan," katanya.
Dia menjelaskan olahraga nasional saat ini sedang mengalami penurunan prestasi. "Siapapun yang akan menjabat sebagai Menpora nanti harus bisa mengelola, membangun dan membina olahraga nasional kita seperti dulu," katanya.
Karena itu, dia berpendapat jabatan kosong tersebut harus segera diisi. "Kita sebagai rakyat nanti jangan sampai salah pilih lagi," katanya.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengomentari isu mengenai perombakan kabinet (reshuffle) merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Mau dirombak atau tidak, itu terserah Presiden SBY," katanya.
Menurut Mahfud, masyarakat bisa menilai pemerintahan SBY sekarang ini. Namun, menurut Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu segera merombak seluruh jajaran kabinet yang berasal dari parpol.
"Tahun 2013 ini sebagaimana yang diakui oleh semua pihak, merupakan tahun politik seharusnya dijadikan landasan untuk merombak seluruh jajaran kabinet dari partai politik," katanya.
Menurut Irman, kesibukan dan kepentingan partai politik tidak boleh mengganggu jalannya roda pemerintahan. Karena itu, dia berpendapat perombakan kabinet merupakan langkah antisipasi yang dinilai efektif jika terjadi hal tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika