REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia Police Watch (IPW) memandang miring langkah yang disarankan Polda Sulawesi Tengah (Sulsel) untuk memindahkan debat kandidat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) ke Jakarta. IPW melihat, faktor keamanan yang dijadikan alasan Polda Sulawesi menyarankan hal tersebut menjadi pertanyaan.

“Sebetulnya mau di kota manapun tapi konteksnya keluar dari wilayah hukum mereka tetap perlu dipertanyakan. Apakah memang mereka tidak mampu mengamankan ?,” ujar Presdir IPW Neta S Pane pada Republika Minggu (13/1).

Ia berujar, dengan adanya wacana yang dilontarkan Polda Sulses tersebut, membuktikan kepolisian di sana kewalahan. Terlebih, menurut dia, ekskalasi keamanan di Sulsel sendiri memang terus memanas.

Dia mengatakan, jika pemindahan debat kandidat Pemilukada ini terealisasi, justru akan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat Kota Makassar.

Ia menilai, masyarakat bukannya merasa aman karena debat berlangsung di tempat lain dan potensi ricuh menjadi hilang. “Pasti malah muncul tanda tanya besar di warga setempat. Apa karena situasi di sana benar-benar sudah tidak kondusif jangan-jangan,” ujarnya.

Sebenarnya bulan Desember lalu Neta mengaku IPW telah meminta kepada Kapolri untuk segera mengantisipasi Pemilukada di Sulsel.

Bentuk antisipasi yang IPW ajukan adalah dengan menyarankan Kapolri mencopot Kapolda Sulsel. Ia mengatatakan, IPW telah melakukan riset di wilayah Sulsel dan Sulawesi Tengah (Sulteng) sepanjang tahun 2012 lalu.

Hasilnya, mereka melihat radikalisme penduduk setempat cenderung naik dan dapat mengganggu keamanan di sana. Terlebih, menurutnya ada oknum-oknum garis keras yang terendus siap menyusup ke tengah-tengah proses Pemilukada Sulsel.

Untuk itu, IPW meminta kepada kepolisian di sana agar lebih memaksimalkan penggalangan keamanan di sana. Pasalnya hari pemungutan suara yang semakin mepet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika