REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Demokrasi di Indonesia patut dibanggakan. Soalnya, demokrasi di Indonesia berhasil mentransformasi diri dalam kurun waktu singkat.
"Mentransformasi dari sistem yang otoriter menjadi demokrasi penuh dalam waktu 10 tahun bukan hal yang mudah," kata Menteri Luar Negeri RI periode 2001-2009, Hassan Wirajuda dalam diskusi di Gedung Institute for Peace and Democracy di Jimbaran, Badung, Jumat (18/1).
"Jika dibandingkan negara lain yang membutuhkan waktu puluhan bahkan hingga ratusan tahun, sudah sepatutnya kita berbangga diri."
Titik tumpu keberhasilan demokrasi di Indonesia, lanjut Wirajuda, juga dapat dilihat dari penyelenggaraan pemilu setelah Orde Reformasi yang berjalan dengan lancar dan damai.
"Media di Tanah Air betapa sekarang mendapat kebebasan yang besar pascareformasi," ucapnya pada diskusi yang digelar sekaligus dengan peluncuran kompleks Institute for Peace and Democracy tersebut.
Di negara lain seperti Inggris dan Jerman, kata Wirajuda, untuk menuju negara demokrasi mereka harus melalui tahapan revolusi industri dan penegakan hukum (rule of law). Ada yang sudah penegakan hukumnya baik, tetapi belum juga menjadi negara demokratis.
"Memang penegakan hukum di negara kita sampai sekarang belum dapat dikatakan baik dan beberapa bagian masih tampak runyam, tetapi itu merupakan bagian dari proses," ucap anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu.
Ke depan, kata dia, kemajuan demokrasi akan tetap menjadi garapan di Indonesia dan dunia karena di berbagai sisi masih menyisakan masalah.
"Demokrasi ke depannya, khususnya pada 2030, juga dapat menjadi elemen 'soft power' Indonesia di mata dunia," katanya.
Hassan menyampaikan ke depan Indonesia tidak hanya diperhitungkan sebagai negara demokrasi oleh berbagai ahli, juga sebagai kekuatan ekonomi terbesar nomor tujuh di dunia.
Namun, Wirajuda menyebut demokrasi di Indonesia masih memerlukan proses konsolidasi, koreksi, dan penyempurnaan. Harus ada penegakan hukum untuk mengimbangi kebebasan agar jangan sampai menyebabkan kerusuhan.
"Demikian pula dengan kebebasan media atau pers, kebebasan tersebut tetap harus dikontrol. Demokrasi harus mampu mensejahterakan rakyat. Kita juga patut bangga ekonomi di Indonesia masih tumbuh di atas enam persen," selorohnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika