REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan perpindahan ibu kota negara mungkin untuk dilakukan.
Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, diusulkan sebagai ibu kota Negara baru pengganti DKI Jakarta.
“Layak (dipindah). Tapi harus ada kajian-kajian yang sangat mendalam,” kata Rektor ITB Akhmaloka saat dihubungi Republika, Ahad (20/1).
Menurutnya, kajian itu harus dilakukan secara menyeluruh. Apakah yang dipindah itu hanya pemerintahan saja, pusat bisnisnya saja, atau kedua-duanya ikut dipindah.
“Nah yang terjadi saat ini di DKI Jakarta kan semuanya menumpuk. Pemerintahannya di situ, pusat bisnisnya juga di situ,” katanya.
Namun, Akhamaloka belum mau menunjuk daerah mana yang layak untuk menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Hal tersebut menurutnya harus ditentukan dari hasil kajian yang mendalam.
Dihubungi terpisah, Ketua Pusat Perubahan Iklim ITB Armi Susandi mengatakan, wilayah DKI Jakarta sudah sangat tidak layak untuk menjadi ibu kota negara. Tidak ada keseimbangan antara pembangunan dengan kesanggupan lingkungan.
Armi juga tidak setuju dengan wacana Jakarta megapolitan, yang meluaskan wilayah Jakarta ke daerah-daerah sekitarnya. Hal tersebut menururtnya hanya akan menambah curah hujan di Jakarta.
“Secara meteorologi itu menyebabkan pertambahan curah hujan di Jakarta, “ kata Armi, Ahad (20/1).
Dari sisi meteorologi, lanjut Armi, kota yang paling pantas menjadi ibu kota negara adalah Palangkaraya yang sekarang menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia sehingga sudah tepat secara pembangunan.
“Harusnya ibu kota itu kan di pusat wilayah,” kata Armi.
Selain itu, Palangkaraya memiliki tingkat kebencanaan yang sangat rendah dibanding daerah Kalimantan lainnya. Curah hujan di sana pun tidak tinggi sehingga potensi ancaman bencana banjir rendah.
Armi mengatakan, untuk mewujudkan pemindahan ibu kota itu, tak membutuhkan waktu terlalu lama. Yang penting, lanjutnya, ada kemauan dari pemerintah dan pihak-pihak yang membuat kebijakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika