REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Grup rock legendaris Indonesia, Slank secara resmi mendaftarkan gugatan hukum (judicial review) Undang-Undang (UU) Kepolisian ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/2).

Slank menggugat Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berisi tentang kewenangan kepolisian memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan masyarakat lainnya.

"Ekspresi kesenian, termasuk konser musik adalah bagian terpenting dalam membangun peradaban bangsa," kata juru bicara Slank, Bimbim yang didampingi kuasa hukumnya Andi Mutakin tim advokasi jurus tandur (maju terus pantang mundur).

Kehadiran grup musik cadas ini dihadiri seluruh personil Slank, Bimbim, Kaka, Ridho, Ivanka, Abdee Negara serta manajer Slank, Bunda Iffet yang diterima langsung Ketua MK, Mahfud MD.

Menurut Bimbim, gugatan uji materi ini ingin menggugah kesadaran publik utamanya para pembuat kebijakan dan para politisi agar dapat memperhatikan kepolisian dalam menjaga keamanan khususnya pertunjukan musik.

"Berdasarkan pengamatan Slank keputusan polisi untuk tidak memberikan izin beberapa konser Slank, karena mereka dibayangi kekhawatiran terjadinya kerusuhan. Padahal, soal pengamanan itukan memang sudah tugasnya aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian," tuturnya.

Bimbim menjelaskan harusnya aparat kepolisian menambah personel, sehingga keamanan bisa terwujud. Slank bahkan merujuk ketentuan PBB bahwa ideal perbandingan polisi dengan sipil adalah 1:300. Sementara di Indonesia 1:700.

Ikuti Whatsapp Channel Republika