REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Drummer Slank, Bimbim menilai pasal yang digunakan Polisi untuk melarang digelarnya konser Slank, adalah pasal karet.

Polisi, kata Bimbim, melarang konser Slank lantaran kekhawatiran adanya potensi rusuh. Bimbim mengatakan meski rusuh bukan cuma monopoli Slank, namun band yang dipuja ratusan ribu penggemar fanatik dengan bendera Slankers ini tetap tak bisa berbuat apa-apa menghadapi situasi tersebut.

Soalnya, aparat menggunakan pasal 15 UU Kepolisian sebagai dasar keputusannya. "Pasalnya karet banget, jatuhnya ya subyektif terserah siapa yang pakai saja," ujar Bimbim yang menjadi juru bicara Slank saat secara resmi mendaftarkan gugatan hukum (judicial review) Undang-Undang (UU) Kepolisian ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/2).

Saat ke MK, Slank didampingi kuasa hukumnya Andi Mutakin tim advokasi jurus tandur (maju terus pantang mundur).

"Ini era reformasi mau demonstrasi saja cukup memberitahukan rencana aksi," keluh pentolan Slank ini yang dikiprahnya bersama Slank telah menelurkan 20 album, empat album konser, lima album soundtrack, dua mini album dan dua album sponsor ini.

Pemilik nama asli Bimo Setiawan Almachzumi ini melanjutkan, "Mau konser, menghibur masyarakat kok malah dipersulit. Nggak pantes dan sangat berlawanan dengan semangat reformasi. Makanya kami gugat."

Ikuti Whatsapp Channel Republika