REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejakgung) segera mengeksekusi mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji. Eksekusi itu menyusul sudah diterimanya salinan putusan kasasi yang tetap menghukumnya dengan tiga tahun enam bulan penjara.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Andhi Nirwanto, di Jakarta, Jumat (15/2) menyatakan, salinan putusan tersebut sedang dipelajari oleh jajaran Pidsus Kejagung. "Sedang dipelajari, saya tugaskan direktorat eksekusi untuk pelajari duduk persoalan. Ya satu dua hari lagi," katanya di Jakarta, Jumat.
Ia mengaku tidak ada kendala dalam mempelajari salinan putusan itu. Setelah dipelajari, kata dia, nanti diberikan petunjuk apakah putusan ini sudah benar sepenuhnya atau mungkin malah ada salah. "Nanti akan diberi petunjuk ke eksekutor," tuturnya.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Susno Duadji dalam kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Kasasi terdakwa ini diputus pada 22 November 2012 oleh majelis hakim yang diketuai Zaharuddin Utama dan beranggotakan Leopad Luhut Hutagalung, Sri Murwahyuni, hakim ad hoc dengan kode H-AH-AL dan hakim ad hoc dengan kode H-AH-MSL, demikian seperti yang dikutip dari laman MA, Selasa.
Dengan demikian, Susno Duadji tetap dihukum tiga tahun enam bulan dan membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Maret 2012.
Mantan Kabareskrim Mabes Polri ini juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara Rp 4 miliar. Jika tidak dikembalikan dalam waktu satu bulan sejak putusan ditetapkan, maka harta bendanya akan disita.
Majelis hakim PN Jakarta Selatan menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Susno terbukti menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kabareskrim Mabes Polri untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Arowana dengan menerima hadiah sebesar Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut.
