REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Bupati Sleman, Sri Purnomo menyambut baik adanya usulan kenaikan gaji wali kota dan bupati se-Indonesia. Sebab, dalam lingkup sosial kemasyarakatan, tunjangan tersebut dianggap kurang mencukupi.

Sri menegaskan, sebelumnya Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang pernah mewacanakan adanya kenaikan gaji para kepala daerah di kota dan kabupatennya masing-masing. Namun, dia menambahkan, selama beberapa tahun belakangan ini belum ada realisasinya.  "Bisa-bisa gaji bupati kalah dengan staff yang ada di bawahnya," kata Sri Purnomo kepada ROL di ruangan kerjanya, Kantor Sekertaris Daerah (Sekda) Sleman, Kamis (21/2).

Pasalnya, gaji pegawai negeri sipil (PNS) di setiap pemerintah daerah (Pemda), menurut Sri, selalu mengalami kenaikan 10 persen per tahunnya. Karena itu, dia menilai, sudah selayaknya pendapatan bupati dan wali kota pun disesuaikan.

Sebab, tugas yang diemban penanggung jawab wilayah tidaklah ringan. Selain urusan administrasi daerah, dia berpendapat, masalah sosial kemasyarakatan juga menjadi wewenang serta kewajibannya.  "Kami bekerja bisa 24 jam dalam sepekan, karena Sabtu dan Ahad belum tentu libur," ujarnya.

Belum lagi bila ada undangan dari masyarakat yang menjadwalkan kesibukannya hingga malam hari. Meskipun ditunjang oleh fasilitas dan sarana dinas, namun, dia mengklaim, hal itu tidak berimbang dalam hal kompleksitas rutinitasnya. Kemudian, soal masalah honor atau dana operasional yang dia terima, Sri menegaskan, nominal itu tentunya terbatas. Padahal, dirinya harus melibatkan diri dalam setiap kegiatan dan undangan masyarakat, sehingga perlu adanya sumbangsih pemerintah. "Untuk keperluan itu, harus didapat darimana lagi kalau bukan dari honor tersebut," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika