REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penembakan yang menewaskan delapan anggota TNI dianggap telah mengganggu upaya pemerintah untuk menjaga situasi di Papua. Tak hanya dari segi keamanan, namun juga upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. 

"Terus terang, kejadian seperti ini sangat tidak kita harapkan. Ini mengganggu upaya kita untuk menjaga situasi keamanan di Papua," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jumat (22/2). 

Saat ini, lanjutnya, pemerintah memprioritaskan pembangunan Papua dari sektor ekononomi dan peningkatan kesejahteraan. Baik dengan kebijakan dan program aksi termasuk alokasi dan distribusi anggaran.

Ia pun menyatakan, pendekatan pemerintah terhadap penanganan Papua sudah berubah ketimbang era dulu. Jika sebelumnya lebih pada pendekatan militer, saat ini upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua.

Menurutnya, selama upaya itu terus dilakukan, kedaulatan tetap harus dijaga. Keutuhan territorial juga perlu dilakukan. Termasuk menjaga situasi sosial, keamanan, dan hukum. 

Meski terus mengupayakan hal itu, tetapi jika ada gangguan tetap tidak boleh dibiarkan. 

"Tidak mungkin dibiarkan gangguan seperti yang terjadi selama ini termasuk kejadian kemarin di mana prajurit TNI gugur," lanjut dia.

Negara, kata SBY, akan harus mengambil langkah yang cepat dan tegas. Sebab, TNI yang bertugas di sana pun menjalankan tugasnya untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan proteksi masyarakat. 

Saat bertugas pun mereka menghormati hukum dan aturan serta Ham. "Manakala ada eksesif, tentu akan mendapatkan sanksi. Hal ini sangat mengganggu. Oleh karena itu, negara harus mengambil langkah yang cepat dan tepat. Itu yang hendak kita lakukan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika