REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden Mesir Muhammad Mursi meminta pemilihan parlemen dimulai 27 April dan selesai pada akhir Juni. Pemimpin Mesir ini berharap pemilihan itu dapat mengakhiri pergolakan transisi di Mesir dan menghasilkan demokrasi.

Para pemimpin partai Islam berharap, pemilihan parlemen baru akan membantu menstabilkan kondisi perekonomian di Mesir dan mengurangi tindakan kekerasan di negara itu.

Majelis tinggi parlemen sebelumnya mengadopsi undang-undang pemilihan untuk menetapkan tanggal bagi pemilu. Di bawah konstitusi Mesir yang baru, Mursi harus menjamin persetujuan parlemen untuk pilihannya terhadap perdana menteri dan memberikan mereka kekuasaan yang lebih dibandingkan pada era Mubarak dulu.

Parlemen baru itu akan mulai menjalankan tugas pada 6 Juli, menurut sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh Mursi. Kelompok oposisi menuduh Mursi melakukan dominasi pasca rezim Mubarak. Namun tuduhan itu ditolak oleh partai pendukungnya.

Pengamat mengatakan, kelompok oposisi harus memutuskan untuk mengambil bagian dalam pemilihan dan mencoba mendapatkan jabatan atau melakukan penolakan legitimasi. "Ini menghadapkan mereka dengan dilema yang nyata," ujar Nathan Brown, profesor ilmu politik dari George Washington University, seperti dilansir Reuters, Sabtu (23/2).

"Jika Anda memiliki masyarakat yang sangat mendukung presiden, maka presiden dapat melakukan banyak hal besar," kata Brown lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika