REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan SBY semakin kedodoran menjaga keamananan di negeri ini. Tewasnya delapan anggota TNI di Papua adalah peristiwa penyerangan terburuk dalam sejarah keamanan di negeri ini.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan kasus ini menunjukkan betapa lemahnya intelijen, pembinaan teritorial serta koordinasi yang dibangun aparat keamanan hingga aparat TNI bisa ditembaki tanpa perlawanan maksimal.

"Presiden SBY harus mempertanggungjawabkan sistem keamanan yang dibangunnya di negeri ini kepada masyarakat. Jika aparat TNI saja terlalu gampang terbunuh oleh orang-orang tak bertanggung jawab, bagaimana dengan rakyat biasa?" kata Neta, Ahad (24/2).

Ia berpendapat ada dua hal yang harus dilakukan SBY. Pertama, copot jabatan Kapolda dan Pangdam di Papua. Kedua, evaluasi kinerja Kapolri dan Panglima TNI.

Lebih lanjut, tertembaknya anggota TNI hingga tewas, ujar Neta,  menunjukkan pemerintah SBY tidak becus membangun sistem keamanan negeri ini, khususnya Papua.

Sebanyak delapan anggota TNI ditembak kelompok tak dikenal di Papua. Penembakan terjadi di dua lokasi berbeda dan di jam yang berbeda.

Penembakan pertama terjadi di pos satgas TNI di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya sekitar pukul 09.30 waktu setempat. Di lokasi ini satu orang dinyatakan tewas. Penembakan kedua terjadi di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Dari peristiwa tersebut tujuh orang dinyatakan tewas.

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan berdasarkan perkiraan intelijen, aksi penembakan dilakukan kelompok bersenjata pimpinan Goliat Tabuni dan kelompok bersenjata pimpinan Murib.

Ikuti Whatsapp Channel Republika