REPUBLIKA.CO.ID, NUNUKAN -- Ratusan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Negeri Bagian Sabah Malaysia memilih pulang ke kampung halaman akibat konflik antara kelompok bersenjata Kesultanan Sulu Filipina Selatan dengan aparat keamanan Malaysia di sana.
Aspar, salah seorang TKI yang bekerja di Kunak, Sabah, Rabu (6/3) memilih pulang ke kampung halaman bersama empat orang anaknya karena khawatir kondisi keamanan di Sabah Malaysia semakin parah.
Ia juga mengaku sejak terjadi konflik di Sabah sempat terjadi tembak-menembak di Kota Kunak yang membuat warga negara Indonesia (WNI) di wilayah itu kelabakan.
"Iya. Tembak-menembak juga sempat terjadi di Bandar Kunak tak jauh dari tempat kerjaku," ujar Aspar, TKI asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan saat ditemui di Pelabuhan Internasional Tunon Taka Nunukan.
Namun, dia mengatakan, kepulangannya bukan semata-mata akibat konflik yang terjadi di Sabah tetapi dokumennya (paspor) yang dimiliki pun telah berakhir masa berlakunya.
Beberapa TKI lainnya asal Lahad Datu yang ditemui mengatakan pulang ke kampung halaman untuk mengamankan diri bersama keluarga karena ketakutan akibat konflik di Sabah tersebut. "Kami pulang kampung dulu. Kami takut karena sering mendengar suara tembakan."
Dikatakannya, sejak konflik antara kelompok bersenjata Kesultanan Sulu Filipina dengan pemerintah Sabah sejumlah pertokoan dan kantor perbankan di Lahad Datu tutup.
Meskipun sering terdengar tembak-menembak, namun TKI tidak pernah diganggu oleh kelompok bersenjata tersebut.
Hal yang sama dikemukan, Saleh, TKI yang pulang kampung akibat konflik di Sabah. Bersama sembilan orang keluarganya Saleh terpaksa pulang kampung karena khawatir kondisi keamanan di Sabah semakin parah.
Ia mengatakan, saat sejumlah pertokoan dan kantor perbankan tutup hampir tidak dapat menarik simpanannya.
"Kami pulang karena takut. Jadi kemungkinan kami kembali ke Malaysia setelah situasinya sudah aman," ujar TKI asal Bulukumba dan bekerja di sebuah pabrik terigu di Lahad datu sejak dua tahun lalu.
n
Ikuti Whatsapp Channel Republika