REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) membantah isu yang menyebut mereka akan melakukan kudeta pada Presiden SBY. Namun, mereka tidak menyangkal jika disebut ingin SBY turun dari jabatannya. Ketua MKRI, Ratna Sarumpaet, mengatakan isu kudeta itu hanya dibuat-buat oleh pemerintahan SBY yang takut akan digulingkan oleh rakyat.

Menurut dia, yang bisa melakukan kudeta itu hanya militer. "Bahwa kami ingin SBY turun itu betul, tapi tidak dengan jalan kudeta, melainkan dengan people power," ujar dia di sela-sela acara pembagian sembako di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Senin (25/3).

Menurut dia, melalui aksi yang digelar di depan gedung YLBHI itu, ia ingin menggerakkan massa untuk bersama-sama menurunkan pemerintahan SBY. Aksi itu, kata dia, akan terus dilakukan hingga tujuan tercapai. "Satu sampai dua bulan lah kita sudah bisa lakukan people power," jelasnya.

Ratna mengatakan, setelah SBY turun, ia akan mendorong terbentuknya pemerintahan transisi yang dipimpin oleh orang nonpartai. Menurut dia, pemerintah transisi itu yang akan menjalankan pemerintahan sebelum adanya pemilu 2014. Karena, sambungnya, jika pemerintahan SBY yang mengelola pemilu, maka pemerintahan baru yang akan dihasilkan pun adalah hasil rekayasa.

Diakuinya, MKRI mendorong pemerintahan transisi yang mengelola pemilu. Ratna mengatakan, pemerintahan transisi pernah terjadi saat perpindahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Saat itu, kata dia, Soeharto yang memimpin pemerintahan transisi. Namun sayangnya, justru Soeharto-lah yang kemudian jadi presiden. "Kita belajar dari situ, karena itu pemerintahan transisi harus dari independen," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika