REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Disela-sela kunjungan kerja di Bali, Presiden SBY secara beruntun menerima kunjungan Putri Maxima, Jeffrey Sach dan George Soros di Laguna Resort and Spa Hotel, Nusa Dua, Bali, Selasa (26/3).
Kedatangan Putri Maxima dari Kerajaan Belanda dalam kapasitas sebagai penasihat PBB bidang Keuangan Inklusif untuk pembangunan. Dalam pertemuan selama 20 menit Presiden SBY membicarakan keuangan inklusif untuk pembangunan. Sebelumnya pada April lalu, Putri Maxima juga berkunjung ke Indonesia sebagai penasehat PBB serta sebagai Ketua Kehormatan G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI).
Tak lama setelah itu, Presiden SBY menerima kunjungan Jeffrey Sach dalam kedudukan sebagai ekonom dan juga Direktur dari The Earth Institute. Terakhir, Presiden SBY menerima kunjungan George Soros sebagai pengusaha sekaligus pendiri Open Society Foundations.
Dalam kesempatan menerima para tamu-tamunya itu, Presiden SBY didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan pertemuan dengan Putri Maxima dan Jeffrey Sach menyinggung tentang kerja sama pembangunan setelah 2015. Keduanya menekankan pentingnya pembangunan keberlanjutan.
“Putri Maxima sebagai Duta PBB menekankan pentingnya financial inclusion. Ini sejalan dengan kita yang beranggapan 'financial inclusion' itu bagian dari upaya kita mengurangi kemiskinan,” katanya.
Sedangkan Jeffrey Sach yang juga menyinggung tentang pembangunan berkelanjutan lebih terfokus pada lingkungan. Menurut Jeffry aspek lingkungan sangat penting termasuk menyeimbangkannya dengan lingkungan sosial.
Pertemuan terakhir SBY dengan tamu kehormatan yakni George Soros lebih banyak menindaklanjuti kerja sama dengan Norwegia terkait REDD Plus dan moratorium hutan.
Hatta mengatakan Soros memberikan pemikirannya tentang konsep REDD Plus dan bagaimana ke depan provinsi-provinsi di Indonesia bisa memiliki program land use development. “Ia juga menekankan pentingnya moratorium agar hutan-hutan tetap menjadi perhatian,” ungkap Hatta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika