REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memanggil PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada Rabu (27/3) terkait dengan akan dihapuskannya KRL Ekonomi untuk Lintas Bekasi dan Lintas Serpong mulai 1 April 2013 mendatang.
"Kami memanggil KAI untuk membahas KRL ekonomi," kata Direkur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Tundjung Inderawan di Jakarta, Rabu (27/3).
Pembahasan dengan PT KAI tersebut antara lain adalah agar PT KAI dapat menunda rencana penghapusan KRL ekonomi yang dinilai akan dapat memberatkan beban pengguna kereta api khususnya masyarakat bawah yang masih kerap menggunakan KRL ekonomi.
Selain itu, pemanggilan untuk rapat bersama di Kantor Kementerian Perhubungan itu juga direncanakan terkait mekanisme pemberian subsidi bagi masyarakat yang benar-benar layak untuk mendapatkannya.
Ia mengemukakan bahwa contoh pemberian subsidi itu seperti memberikan tiket elektronik kepada masyarakat berdaya beli rendah sebagaimana tujuan dari Public Service Obligation (PSO).
Dirjen Perkeretaapi mengemukakan bahwa saat ini sedang dibangun sistem tiket elektronik terintegrasi yang juga akan mencakup mekanisme pemberian subsidi bagi warga tidak mampu tersebut.
Karena itu, Kemenhub menyatakan PT KAI bisa menunda penghapusan KRL ekonomi sampai sistem tiket elektronik itu selesai diwujudkan yang kemungkinan pada pertengahan 2013.
Tidak hanya PT KAI, Kementerian Perhubungan juga berencana memanggil berbagai pihak lainnya seperti Kementerian BUMN, Kepolisian RI, dan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ).
Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menghentikan operasi KRL Non-AC untuk Lintas Serpong dan Bekasi mulai tanggal 1 April 2013 sebagai bentuk peningkatan pelayanan.
"Penarikan KRL Non-AC tersebut juga dilakukan untuk meminimalkan gangguan perjalanan KRL," kata Direktur Utama PT KAI Commuter Jakarta (KCJ), Tri Handoyo, Senin (25/3).
Tri Handoyo memaparkan, berdasarkan catatan sepanjang tahun 2012 terjadi sebanyak 1.228 pembatalan perjalanan KRL Non-AC atau biasa disebut KRL Ekonomi itu karena rangkaian mengalami kerusakan yang berdampak kepada terganggunya sebanyak 4.217 perjalanan KRL.
Selain itu, ujar dia, tidak akan dioperasikannya KRL Ekonomi pada lintas Bekasi dan Serpong juga ditujukan untuk peningkatan pelayanan karena kondisi KRL yang sudah tidak layak guna sangat berbahaya dan berisiko tinggi pada keselamatan dan keamanan penumpang pada perjalanan kereta api.
"Banyaknya gangguan yang terjadi pada KRL Non-AC tersebut juga kerap mengganggu kenyamanan perjalanan KRL secara keseluruhan dan sangat berdampak pada pelayanan KRL untuk penumpang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika