REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan jika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat asalkan ada Ketua Harian yang dapat membantunya menyelesaikan tugas-tugas partai.
"Jika SBY bersedia menjadi ketua umum, asal ada ketua hariannya, ini mudah tinggal tunjuk saja," katanya saat ditemui sebelum KLB berlangsung di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar, Sabtu pagi.
Ramadhan mengatakan ketua harian tersebut ditunjuk jika SBY yang menjadi Ketua Umum, bukan calon-calon lainnya. "Jika yang lain, ya untuk apa. Tugas SBY juga berat sebagai Presiden dan Ketua Umum apabila terpilih nanti. Jadi, gunanya untuk menjembatani tugas-tugas tersebut," katanya.
Dia menampik adanya dualisme kepemimpinan jika dibentuk Ketua Umum dan Ketua harian Partai Demokrat.
"Ketua Umum tugasnya bisa ke dalam partai dan ke luar, misalnya untuk kerja sama dengan pihak lain, penandatanganan nota kesepahaman dan lainnya. Sedangkan, ketua harian untuk menangani masalah internal kader, seperti hubungan PAC, DPC dan DPD," katanya.
Dia mengatakan ketua harian tersebut langsung ditunjuk oleh ketua umum jika SBY yang terpilih. "Semua diserahkan kepada SBY. Beliau yang berhak menunjuk karena yang terpilih harus benar-benar nyaman dan aman serta berkomunikasi dengan baik," katanya.
Ramadhan mengaku tidak mengetahui nama-nama yang dimungkinkan untuk menjadi calon ketua harian, seperti Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Marzuki Alie dan Toto Rianto.
Dia akan ada mekanisme dalam KLB jika SBY menolak dukungan menjadi ketua umum Partai Demokrat. "Saya masih belum tahu, ini masih bicara kemungkinan. Tapi saya rasa, kecil kemungkinan untuk menolak. Dan kalau pun kemungkinan nanti diatur dalam KLB," katanya.
KLB juga akan membahas dan mengatur kembali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) setelah memilih ketua umum.
KLB diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum Partai Demokrat pascapengunduran diri Anas Urbaningrum setelah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus korupsi Hambalang, Bogor.
KLB juga diselenggarakan untuk mengisi kekosongan posisi ketua umum karena diperlukan sebagai syarat penyerahan daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang harus dibubuhi ketua umum dan sekjen partai yang bersangkutan.
Awalnya, KLB dijadwalkan selama dua hari, yakni 30-31 Maret 2013, namun karena sebagian besar suara DPC dan DPD mengerucut kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, KLB tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, sehingga ketua umum dapat terpilih dengan cepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika