REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Syaifuddin menyesalkan penunjukan SBY menjadi ketua umum Partai Demokrat.
Menurutnya banyak persoalan-persoalan penting yang membutuhkan perhatian SBY sebagai kepala negara. Menjadi ketum partai, menurut Lukman hanya akan menghilangkan fokus kerja SBY. “Idealnya SBY tidak disibukkan urusan di luar pemerintahan,” katanya, Senin (1/4).
Lukman setuju perlunya pengaturan larangan rangkap jabatan kepada presiden. Menurut dia, rangkap jabatan tak cuma perlu diatur dalam lembaga politik, tapi juga lembaga yang bersifat sosial kemasyarakatan.
Peraturan ini penting agar menjadi norma bersama para kepala negara selanjutnya. “Bukan cuma menjadi ketua partai, melainkan juga kepala yayasan dan ormas,” ujarnya.