REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI, Budiman Sudjatmiko, mengatakan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan terpilih hari ini diharapkan steril dari hiruk pikuk kepentingan politik. "Ketua MK  yang baru jangan pernah ingin nyalon menjadi kepala desa ataupun presiden," katanya di Jakarta, Rabu (3/4).

Ketua MK, ia menerangkan, harus steril dari kepenting politik maupun kepentingan pribadi. Sebab ia memiliki tanggung jawab yang besar dalam memutuskan masalah sengketa politik maupun judicial review.

"Jika seorang Ketua MK memiliki kepentingan politik dikhawatirkan menganggu keadilan dari keputusan yang dibuatnya," katanya menerangkan.

Ketua MK, ujar Budiman, harus waspada dengan berbagai motivasi pengajuan judicial review. Sebab terdapat pengajuan judicial review produk undang-undang yang dihasilkan DPR dengan motivasi kepentingan kelompok tertentu.

Seorang Ketua MK, kata Budiman, memiliki kekuasaan luar biasa untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan undang-undang. Makanya ia harus selalu memegang teguh UUD 1945.

Jika ada produk undang-undang yang melanggar HAM, kebebasan beragama, keadilan, dan ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian MK.

Budiman berharap ketua MK yang terpilih adalah hakim MK yang sudah memiliki pengalaman lama dalam menangani berbagai macam kasus yang masuk di MK. Ia juga harus menjiwai dinamika judicial review yang sering terjadi.

"Saya harap orang yang sudah lama di MK yang terpilih menjadi ketua, bukan hakim yang baru saja masuk ke MK," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika