REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Pembangunan Asia (ADB) menyarankan RI meniru Filipina dalam praktik penyaluran BBM bersubsidi. Deputy Country Director Indonesia Resident Mission ADB Edimon Ginting melihat negara tersebut berhasil menekan laju konsumsi BBM bersubsidi dengan penerapan dua harga pada satu jenis BBM yang sama.

"Harga yang disubsidi hanya berlaku untuk transportasi umum. Sedangkann kendaraan pribadi membeli BBM dengan harga non subsidi," kata Edimon kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/4). 

Namun, ia  diakuinya, kebijakan ini tak akan bisa dilakukan tanpa dukungan masyarakat banyak. "Di Filipina, ini bisa dilakukan karena masyarakat memang tak meminta adanya subsidi," ujar Edimon.

Edimon mengatakan jika masyarakat Indonesia mau menerima fakta bahwa energi dunia semakin menipis seharusnya ini bisa dilakukan. Menurutnya langkah ini bisa lebih baik menekan konsumsi BBM bersubsidi yang terus meningkat.

Di 2013 ini, target konsumsi BBM bersubsidi di APBN 2013 mencapai 46 juta kiloliter (KL). Tapi, Kementerian ESDM memprediksi tanpa pengendalian BBM bersubsidi bisa jebol hingga 49,65 juta KL.

Bila ini terjadi subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah terancam mencapai Rp 300 triliun. Penambahan kuota membuat Pertamina wajib mengimpor BBM bersubsidi tambahan di tengah terus meningkatnya harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).

Saat ini untuk subsidi BBM bersubsidi pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp 193 juta dolar AS. Subsidi energi sendiri dipatol Rp 274 ,7 triliun. 

Sebelumnya, pemerintah labil menetukan langkah menekan konsumsi BBM bersubsidi. Pemerintah bahkan terkesan tarik ulur soal kebijakan ini. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika