REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, salah satu penyebab maraknya korupsi di birokrasi adalah politik transaksional. Salah satu sumber uang partai adalah penempatan pejabat-pejabat di eselon I.

"Ini membuat birokrat menjadi sakit," katanya di Gedung Kementerian PAN RB, Jakarta, Kamis, (11/4).

Birokrasi, ujar Ade, merupakan aktor korupsi nomor satu. Birokrasinya yang korup namun sering kali anak buahnya yang apes. Seperti kasus korupsi yang marak, anak buah sering tertangkap tangan KPK, namun ia tidak yakin anak buah tersebut merupakan aktor utamanya.

Perancang korupsi, kata Ade, bukan anak buah namun bisa saja atasannya yang korupsi. Anak buah menjadi korban yang disuruh atasannya melaksanakan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Jarang ada pelaku korupsi yang independen.

Contoh di Pandeglang, ujar Ade, pemilukada diikuti dua pejabat incumbent. Akhirnya birokrat terpecah menjadi dua. Birokrat pendukung incumbent yang kalah dimutasi besar-besaran. Bahkan ada kepala dinas yang dimutasi paksa menjadi guru SD.

Ini, Ade menerangkan, merupakan salah satu akibat dari politisasi birokrasi. Makanya politisasi birokrasi harus dicegah agar tidak merugikan banyak pihak, termasuk PNS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika