REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Hak Asasi Manusia Organisasi Kerjasama Negara-negara Islam (OKI - IPHRC) mengaku sulit merumuskan konsep hak asasi manusia yang pas untuk negara-negara anggota.
Perdebatan mengenai konten pengaturan, menjadi persoalan yang butuh penyelesaian segera. Ketua IPHRC Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan, sejak disetujui pembentukannya 2011 lalu, konsep hak asasi dan konten Islam masih didebat negara-negara anggota.
Negara-negara anggota konservatif, ujarnya, ragu menjadikan IPHRC sebagai instrumen penegakan hak asasi.
''Sampai sekarang, IPHRC baru sebatas instrumen promosi dan hanya berfungsi teknis menjelaskan konten HAM global (di negara-negara anggota),'' ujar Siti, saat menjadi pembicara dalam Lokakarya: Peran Indonesia Pada Komisi HAM OKI, di Jakarta, Jumat (12/4).
Menurut dia, kondisi tersebut sangat disayangkan. Padahal sejauh ini, kondisi penegakan HAM di negara-negara anggota, menjadi soroton penting di lingkup global.
Perdebatan, kata dia terjadi lantaran arah politik dan pandangan yang beda dari masing-masing anggota. Khusus negara-negara berbasis syariah, tentu saja bertanya banyak tentang konsep penegakan HAM.
Negara-negara ini, menurut Siti, beralasan, hegemoni barat terlalu dominan dalam pengertian HAM sekarang. Hal itulah yang kemudian mendorong penolakan.
PHRC merupakan komisi baru di OKI. Komisi ini dibentuk berdasarkan perlunya mengubah stigma barat mengenai kondisi penegakan HAM di negara-negara Islam.
etidaknya 18 dari 57 negara merasa perlunya membentuk komisi tersebut.Negara-negara itu sekaligus menjadi komisioner utama mewakili negara anggota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika