REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) optimistis penerapan dua harga BBM bersubsidi bisa efektif menghemat anggaran. Bahkan anggaran yang dihemat bisa mencapai triliunan rupiah.
Hal ini diutarakan Direktur BBM BPH Migas, Djoko Siwanto, seusai Rapat Koordinasi BBM di Kementerian Perekonomian, Senin (15/4). "Di kuartal pertama penerapan, sekitar tiga bulan, bisa hemat Rp 30 triliun," tegasnya.
Ia pun optimistis, aturan ini bisa berjalan lancar. BPH akan berupaya menekan penyimpangan dengan membuat SPBU khusus untuk BBM bersubsidi dengan harga Rp 4.500 per liter dan BBM bersubsidi dengan harga di atas Rp 4.500.
"Ada yang satu (dispenser), ada yang dua (dispenser)," katanya. Bila SPBU hanya memiliki satu dispenser berarti yang terdiri atas BBM bersubsidi Rp 4.500, namun bila dua dispenser berarti satu SPBU akan bisa menjual BBM bersubsidi Rp 4.500 dan di atas Rp 4.500.
Soal proporsi, ia pun menjamin BBM bersubsidi Rp 4.500 akan lebih diperbanyak. Nanti akan ada tanda khusus yang membedakan harga BBM bersubsidi yang dijual. "Nanti juga kita akan pakai metode lock book untuk mencatat pengguna BBM harian," tegasnya. Skema ini merupakan pencatatan secara manual berapa BBM bersubsidi yang sebetulnya dibutuhkan per kendaraan per hari.
Sementara itu, Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pihaknya siap melaksanakan semua keputusan pemerintah. "Kita cuma melaksanakan apa yang diputuskan pemerintah," tegasnya.