Senin 22 Apr 2013 23:27 WIB

Plt Wali Kota Turun Tangan Penolakan Pengwas UN

Rep: S Bowo Pribadi/ Red: Djibril Muhammad
Ujian Nasional (UN) tingkat SMP.   (ilustrasi)
Foto: Republika/Prayogi
Ujian Nasional (UN) tingkat SMP. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Menyusul sikap 'arogan' pihak sekolah yang sempat menolak pengawas ujian nasional (UN) dari luar sekolah, SMP Perdana didatangi Plt Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

Plt Wali Kota meminta pihak sekolah tidak membuat aturan sendiri dan tetap mengikuti ketentuan pelaksanaan UN yang berlaku secara nasional tersebut.

"Kami sudah meminta pihak sekolah dan yayasan, semoga pada pelaksanaan UN hari kedua –Selasa (23/4) — bisa lebih baik," ungkap Hendrarprihadi, kepada wartawan, Senin (22/4).

Menurut Plt Wali Kota, setelah mendengar kabar kendala pelaksanaan UN di SMP yang beralamat di Jalan Kijang ini, pihaknya segera melakukan sidak.

Menyusul adanya laporan 13 pengawas UN yang ditolak pihak sekolah ini, ia pun mengaku prihatin. Apalagi Kepala Dinas Pendidikan Kota yang sebelumnya melakukan mediasi tidak diterima pihak sekolah.

Termasuk Ketua Panitia Pelaksana UN Kota Semarang, Taufik Hidayat yang bahkan tidak diizinkan masuk ke sekolah. Baru setelah Plt Wali Kota Semarang datang, pihak sekolah baru mau 'membuka pintu.'

Menurut Plt Wali Kota Semarang permaslahan di SMP Perdana ini dipicu salah pengertian. Meski demikian ia belum mau menjelaskan secara detil akar permasalahan yang dimaksud.

"Sudah kita temukan antara yayasan dan Kepala sekolah dan semuanya. Semoga besok pelaksanaan normal," ungkap Hendrar Prihadi kepada wartawan.

Namun salah satu perwakilan Yayasan Perdana yang enggan disebut namanya mengaku, pihak sekolah tidak pernah menolak pejabat (Kepala Dinas) dan Ketua Panitia Pelaksana UN Kota Semarang.

"Kami tidak menolak, mereka saja yang memilih berada di luat pintu dan pagar sekolah kami. Kalau mereka memilih di luar apa saya harus memaksa masuk," imbuhnya.

Terkait dengan sikap ini, Plt Wali Kota Semarang enggan berkomentar soal sanksi. Menurutnya, sakni belum perlu dilakukan karena UN masih tetap berjalan sesuai jadwal.

Sanksi akan diberikan jika pihak sekolah tetap tidak mau menjalankan UN ya baru kami beri sanksi. "Yang utama UN hari ini tetap dapat terlaksana dan lancar," imbuhnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement