REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana lelang jabatan Kapolri yang dilontarkan Wakapolri Komjen Polisim Nanan Sukarna terus menuai kontroversi. Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo tidak setuju jabatan Kapolri ditetapkan lewat mekanisme lelang. "Saya tidak setuju kalau model lelang," kata Tjahjo ketika dihubungi Republika, Selasa (23/4).

Jabatan perwira tinggi di kepolisian sebaiknya ditetapkan lewat mekanisme yang sudah ada. Tjahjo menyatakan Kapolri sebaiknya dipilih langsung presiden. "Bisa dipilih melalui keputusan politik presiden. Salah satunya sebagai Kapolri," ujar Tjahjo.

Presiden bisa memilih calon kapolri dari jajaran perwira tinggi di lingkungan kepolisian. Calon-calonnya bisa berasal dari perwira bintang dua yang telah menjabat Kapolda atau perwira bintang tiga di Mabes Polri sendiri. "Saya kira mereka sudah melalui proses wanjakti, psikotes, pengalaman lapangan, rekam jejak selama mengabdi di berbagai jabatan dan jenjang," ujar anggota Komisi I DPR tersebut.

Sebelumnya Nanan menyatakan kepada wartawan jabatan Kapolri tidak masalah bila mesti dilelang. "Dilihat yang lebih baik siapa, yang lebih pantas. Saya berharap lebih terbuka. Apa perlu dilelang? Silakan dilelang. Kan jaman lelang sekarang ini. Tapi jangan juga jadi lelang malah tambah mahal," kata Nanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika