REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Dewi Ariani menilai kebijakan menaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi satu harga adalah langkah salah. Bahkan, ia menilai kebijakan itu berpotensi membuat rakyat terpuruk.

"Ekonomi rakyat bisa ambruk jika BBM naik," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (29/4). 

Menurut Dewi, kebijakan menaikan BBM bersubsidi menjadi satu hargaa bisa mengganggu kestabilan kehidupan masyarakat. Untuk itu, ia meminta pemerintah berpikir ulang tentang kebijakan ini. 

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyatakan Kemenkeu menyiapkan banyak opsi terkait pengendalian subsidi BBM. "Bukan hanya dua harga dan semuanya sudah ada hitungannya," kata Bambang.

Ia mengatakan kenaikan satu harga lebih memungkinkan penghematan anggaran yang lebih besar dibandingkan penerapan dua harga. Terlebih, potensi kebocoran akibat penerapan dua harga BBM bersubsidi di lapangan yang tidak mulus dapat terjadi.

Sebagai gambaran, penghematan anggaran apabila penerapan dua harga BBM bersubsidi adalah Rp 21 triliun. Sementara dengan penerapan satu harga, Bambang memperkirakan besaran penghematan lebih dari Rp 30 triliun.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika