REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku tidak ingin ada ketidakpastian terkait BBM.

Tetapi, Presiden SBY menegaskan persoalan BBM tidak bisa diputuskan pemerintah saja, tapi melibatkan DPR karena ada sejumlah anggaran yang harus disetujui DPR jika kenaikan harga BBM benar-benar dilakukan.

“Begitu bantuan kepada masyarakat yang memerlukan siap, maka harga BBM kita sesuaikan,” katanya saat membuka sidang kabinet terbatas, Selasa (7/5).

Presiden SBY meminta kementerian terkait bisa pro aktif. Pembahasan soal subsidi BBM harus secara massif dilakukan dengan DPR meskipun lembaga legislatif tersebut sedang dalam masa reses.

“Saya berharap tidak perlu harus mengunggu pertemuan saya dengan pimpinan DPR, tetapi jajaran yang melibatkan kementrian keuangan dan jajaran yang lain harus bekerja siang dan malam untuk menyiapkan draf APBN itu. Ini sudah sangat mendesak, begitu asumsi berubah, berubahlan APBN ini,” katanya.

Menurutnya, persoalan BBM akan berdampak pada perubahan sejumlah asumsi dalam APBN-P 2013. Karena, Presiden SBY pun tak ingin muncul ketidakpastian menyangkut BBM termasuk penyesuaian APBN.

Ia mengingatkan agar berhati-hati dalam merumuskan pertumbuhan dalam APBN-P karena akan berpengaruh pada kualitas perencanaan dan pencapaian di 2013. Menurutnya, diperlukan perencanaan yang lebih realistis apalagi jika melihat kondisi perekonomian dunia dan asia yang belum membaik.

“APBN-P ini menjadi sangat penting untuk dibicarakan dengan DPR. Kita tidak ingin juga ada semacam ketidakpastian di negeri kita menyakut APBN-P, subsidi BBM termasuk penyesuaian harga BBM itu sendiri,” katanya mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika