REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemerintah Turki menolak usulan Suriah untuk melakukan penyelidikan bersama. Penolakan ini merupakan respons atas ajakan Pemerintah Suriah untuk melakukan penyelidikan bersama serangan bom di Reyhanli yang menewaskan 51 orang.
Al Arabiya melansir, Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan menolak usulan itu. Hal ini menurut dia karena Pemerintahan yang berkuasa di Damaskus adalah pemerintah ilegal.
''Bagaimana kami bisa mengakui struktur pemerintahan yang bahkan tak diakui warganya sendiri,'' ucap dia, Selasa (14/5). Sebelumnya, dikutip dari Al Arabiya, Suriah mengatakan pihak mereka bersedia untuk melakukan penyelidikan bersama dengan Turki terkait serangan mematikan itu.
Apalagi Pemerintah Turki menuduh Suriah yang mendalangi ledakan dua bom itu.Menteri Penerangan Omran al Zohbi juga menambahkan pihak mereka setuju jika Pemerintah Erdogan mengajak Suriah melakukan investigasi secara transparan.
Khususnya mencari kebenaran dalang utama ledakan dan mengumumkan kepada rakyat kedua negara.Ledakan yang terjadi Sabtu lalu itu melukai puluhan orang dan membunuh 51 warga sekitar.
Polisi Turki sudah menangkap 13 tersangka.Sementara Erdogan juga mengumumkan pemerintah mereka sedang menyiapkan cetak biru resolusi Suriah setelah kembali dari Amerika Serikat.
Setelah itu Turki juga akan mengambil langkah untuk tepat untuk menyelesaikan konflik disana.''Kita tak bisa hanya berdiri dan menonton saja,'' tutur dia.
Ia juga menyebut negara dia sebagai korban pertama krisis Suriah. Ia pun berharap Dewan Keamanan PBB segera menyelesaikan konsensus agar membuat resolusi yang mengutuk perang sipil ini.