REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) naik hingga sekitar Rp 6 triliun.

Sebelumnya, pemerintah memperkirakan BLSM untuk sekitar Rp13-14 triliun. Namun, saat ini diperkirakan menjadi Rp20 triliun. "Saya tidak ingat angka persisnya, tapi sekitar Rp 20 triliunan," kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, di Jakarta, Kamis (16/5).

Dana tersebut akan dialirkan untuk 65 juta penduduk Indonesia. Rencananya, pemerintah akan memberikan bantuan uang tunai kepada keluarga miskin sebesar Rp 150 ribu per bulan selama empat bulan hingga lima bulan.

Agung Laksono mengakui, dari empat paket kompensasi , yakni beras untuk rakyat miskin (raskin), bantuan siswa miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Hanya BLSM yang belum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR.

Dengan angka sebesar itu, wajar jika kecurigaan dan ketakutan akan disalahgunakan. Namun, Agung menegaskan hal tersebut tidak akan terjadi. Menurutnya, penyaluran kepada masyarakat miskin dapat diawasi oleh seluruh partai politik.

Menko Kesra mengharapkan, rencana BLSM ini mendapatkan dukungan dari DPR."Penyalurannya nanti melalui kantor Pos, seperti yang lalu, dan bisa diikuti dan diawasi oleh semua partai. Sehingga nanti tidak ada kecurigaan, nanti bukan kepentingan partai Demokrat, Partai Golkar atau apa, tidak," katanya.

Untuk besaran bantuan BLSM Rp150 ribu per rumah tangga. Pembagian akan diberikan kepada 15-16 juta rumah tangga atau setara dengan 65 juta orang atau kurang lebih 27 persen dari penduduk Indonesia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika