REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Malang, Jawa Timur, Ashari Husein, mengaku bingung mencari dana talangan untuk operasional, karena anggaran hibah termin kedua sebesar Rp 500 juta dari pemkot setempat sampai saat ini belum cair.
"Dana termin kedua yang seharusnya sudah dicairkan bulan lalu, sampai sekarang masih belum turun, sehingga kami harus menggunakan dana pribadi dengan cara patungan untuk biaya operasional hingga di tingkat kecamatan," katanya di Malang, Jumat.
Menurut dia, dana pribadi anggota panwaslu yang sudah terpakai untuk membiayai kebutuhan operasional sebesar Rp 60 juta dan selanjutnya tidak tahu akan mencari dana talangan kepada siapa lagi.
Oleh karena itu, tegasnya, jika dana operasional termin kedua tersebut tidak segera dicairkan, seluruh anggota panwaslu mulai dari tingkat kota hingga kecamatan akan mogok, meski saat ini masih dalam tahapan kampanye dan pencoblosan hanya tinggal beberapa hari lagi.
Ia mengaku tidak habis pikir, kenapa Pemkot Malang sampai saat ini masih belum mencairkan dana termin kedua tersebut, padahal sangat dibutuhkan untuk operasional yang saat ini justru sedang tinggi-tingginya kegiatan pengawasan.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Malang digelar 23 Mei mendatang dan diikuti oleh enam pasangan calon, baik yang mendaftar melalui jalur perseorangan maupun yang diusung partai politik.
Pasangan yang maju lewat jalur perseorangan adalah Dwi Cahyono-Muhammad Nur Uddin (Dwi-Uddin) dan Achmad Mujais-Yunar Mulya (Raja).
Pasangan yang diusung oleh parpol adalah Sri Rahayu-Priyatmoko Oetomo (SR-MK) dari PDIP, Heri Puji Utami-Sofyan Edi Jarwoko (Dadi) dari PAN dan Partai Golkar, Agus Dono-Arif HS (Doa) diusung Partai Demokrat dan PKS serta Moch Anton-Sutiaji (Aji) yang diusung oleh PKB dan Partai Gerindra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika