REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan, hanya terdapat dua fraksi yang tidak setuju dengan penerapan kurikulum baru pada tahun 2013 ini.

Kedua fraksi tersebut adalah PKS dan PPP.“Sedangkan Fraksi Demokrat, PDIP, Golkar, PKB, Gerindra, Hanura, dan PAN setuju dalam konteks uji coba. Namun jika ada fraksi yang masih belum setuju itu hal biasa,” katanya di Jakarta, Kamis, (30/5).

Di DPR, terang Nuh, dalam mengambil keputusan bisa dilakukan dengan musyawarah mufakat dan juga bisa dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak. Dalam mekanisme politik pengambilan keputusan dengan suara terbanyak itu sah.

Penerapan kurikulum baru, ujar Nuh, tidak ada masalah. Sebab DPR sudah setuju meski ada satu dua fraksi yang tidak setuju. “Ini bukan masalah dan hal biasa dalam politik,” ujarnya.

Nuh optimis, kurikulum baru bisa diterapkan pada 2013. Kurikulum baru tersebut akan lebih mengutamakan pelajaran agama dan budi pekerti. “Dulu banyak yang usul agar pelajaran budi pekerti diberikan kepada siswa, maka usulan tersebut diwujudkan dalam kurikulum baru ini,”katanya.

Tujuannya, terang Nuh, agar para siswa sebagai generasi muda memiliki sikap yang lebih santun. PPKN juga akan dikembangkan lebih baik agar siswa bisa menjadi warga negara yang baik.

Kurikulum baru ini, lanjut Nuh, akan lebih mengedepankan kombinasi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Jadi siswa tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan saja namun juga belajar bersikap yang baik dan santun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika