REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengklaim penerapan manajemen pendataan calon penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai sesuatu yang salah. Menurutnya, perlu terdapat sistem yang obyektif dalam menilai kelayakan ekonomi masyarakat.
Meskipun demikian Soekarwo menyatakan dukungannya terhadap pemberian dana kompensasi tersebut ke masyarakat miskin. "Bagaimanapun, dengan naiknya harga BBM, mereka harus dibantu keuangannya," katanya di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (31/5).
Menurut Soekarwo, bantuan langsung merupakan standar nilai kemanusian yang harus diterapkan bila ada kebijakan yang dinilai membebani warga. Hanya saja, dia menilai, sistem pendataan calon penerima BLSM perlu mendapat perbaikan.
Sebab, kata dia, unsur kekeluargaan masyarakat Indonesia, terlalu membias. Sehingga, dengan pendekatan personal mereka dapat langsung terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut.
