REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim  akan menentukan sikap terkait kenaikan harga BBM bersubsidi setelah melihat perkembangan di koalisi pendukung pemerintah Sekretariat Gabungan (setgab). Meski pun, sejak awal partai ini menekankan kalau kenaikan BBM menjadi hak pemerntah.

Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim menjelaskan, saat ini penentunya ada di DPR. Ini terkait dengan penghitungan APBN-P. "Kenaikan harga BBM juga diperdebatkan secara intens oleh anggota 

DPR. Makanya harus dilihat seperti apa sikap fraksi-fraksi di Setgab nanti," ujarnya, Selasa (4/6).

Harga BBM, terang Abdul, tidak hanya ditentukan oleh  satu variabel saja. Melainkan juga asumsi makro dan fiskal. Karenanya, PKS terus melihat perkembangan di DPR terkait harga BBM.

"Mungkin wapres akan menanyakan  konstelasi terkait kenaikan harga BBM di DPR seperti apa. Nanti akan didiskusikan, lagi pula belum  tentu pemerintah akan menaikkan harga BBM," terang Abdul.

Karena, ia mengaku mendengar banyak komisi yang tidak siap melakukan pemotongan anggaran, terutama belanja modal. Padahal itu juga salah satu bagian yang harus dilihat karena berkaitan dengan postur anggaran.

Abdul juga menolak tudingan kalau PKS khawatir menterinya akan dicopot jika terus menolak permintaan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

"Persoalannya bukan soal dicopot atau tidak, namun  demi kepentingan bangsa. Lagi pula APBN-P masih terus dibahas. Persoalan menteri adalah hal lain," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika