REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pertemuan antar partai koalisi yang diadakan pada Selasa (4/6) tadi malam di kediaman Wakil Presiden Boediono, dijelaskan Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial (Menkokesra) Agung Laksono, untuk membahas persetujuan bersama kenaikan BBM yang akan diambil pemerintah.
Agung Laksono yang juga bagian dari Menteri dari partai koalisi menegaskan, semua partai koalisi - kecuali PKS - sudah mendukung kenaikan harga BBM dan juga mendukung pemberian kompensasi terhadap masyarakat miskin yang terdampak langsung dengan harga kenaikan BBM.
Ditanya posisi PKS yang pada saat pertemuan koalisi membahas persetujuan kenaikan BBM tidak hadir, Agung meminta sebaiknya PKS tetap berkomitmen dalam kesepakatan koalisi.
"Ya kalau sudah memutuskan bergabung di koalisi sebaiknya ikut dalam kesepakatan di awal. Apalagi sebelumnya sudah ada persetujuan, ya sebaiknya PKS disiplinlah," ujar Agung kepada Republika, usai peluncuran Pekan Olahraga Pesantren tingkat Nasional (POSPENAS) di Kementerian Agama (Kemenag), Rabu (5/6).
Hal senada disampaikan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali. Menteri Agama ini menyampaikan kemarin partai koalisi yang tergabung dalam Setgab sudah menyetujui bersama keputusan kenaikan harga BBM seperti yang diinginkan pemerintah.
Hadir seluruh ketua umum partai koalisi selain PKS. Suryadharma menyadari, memang pada saat keputusan kenaikan harga BBM ada sedikit pertentangan dari partai koalisi, akan tetapi itu semua dapat dimaklumi karena ini demi nasib hidup rakyat banyak.
Tetapi ini adalah langkah terakhir dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang selama ini subsidi BBM yang diberikan seringkali salah sasaran dan mengakibatkan defisit susbsidi BBM.
"Nah tadi malam partai-partai koalisi sepakat memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, dengan syarat tidak boleh bermuatan politis," jelas Suryadharma.
Bantuan ini, tambah dia, juga tidak hanya berhenti pada bantuan langsung, tapi kepada beberapa bantuan lain, seperti besiswa miskin berprestasi, peningkatan modal pinjaman PNPM dan pembangunan infrastruktur. "Ini disebut social safety net untuk menyelamatkan kemampuan ekonomi dan daya beli rakyat miskin."
Ikuti Whatsapp Channel Republika