REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengklaim akan melakukan intervensi terhadap pendidikan anak usia sekolah. Kecamatan serta keluarahan diminta memonitoring keberadaan anak putus sekolah di wilayahnya masing-masing.

Rencana itu diungkapkan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam upayanya meningkatkan peluang sebagai Kota Layak Anak (KLA) 2013, katagori utama. Untuk itu, semua hal yang berkaitan dengan hak dasar dan masa depan anak, harus direalisasikan .

Rima mengatakan, saat ini pihaknya telah menyediakan kuota sekolah lima persen sebagai fasilitas bagi masyarakat miskin. Dengan program itu, siswa bisa ikut belajar di sekolah dekat rumahnya tanpa syarat apapun.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan perlengkapan gratis seperti buku, alat tulis, seragam, sepatu dan tas. “Hal itu merupakan bentuk intervensi Pemkot Surabaya dalam membenahi pendidikan sekolah,” kata Risma, Kamis (6/6).

KepalaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bappemas-KB) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, untuk meraih KLA katagori utama, maka Surabaya harus mendapat poin baik dalam 30 indikator penilaian. Terlebih, tidak boleh ada anak yang tidak bersekolah di usianya.

“Lalu, penilaian itu didasarkan pada empat kluster, diantaranya pemenuhan hak dasar, penanganan masalah anak, kondisi lingkungan dan aspek sosial” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika